Meretas Jalan Kesejahteraan Rakyat

Selasa, 16 Oktober 2012 diposting pada kategori ARTIKEL

Meretas Jalan Kesejahteraan Rakyat

Oleh : Aven Januar

BERAKHIR sudah perhelatan besar Rakernas II PDI Perjuangan yang digelar sejak 12 hingga 14 Oktober 2012 lalu. Beberapa catatan media cetak maupun elektronik beranggapan anti klimaks pada beberapa poin rekomendasi Rakernas yang tidak menyebutkan beberapa isu 'seksi' dalam gelaran rakernas kali ini yaitu bakal calon presiden 2014 yang diusung PDI Perjuangan maupun isu 'seksi' tingkat lokal yaitu bakal calon gubernur Jawa Timur 2013 mendatang.

Mau tidak mau, sebagai salah satu partai besar di negeri ini, PDI Perjuangan dituntut mampu memenuhi ekspetasi publik terhadap beberapa isu 'seksi' tersebut. Akan tetapi publik pun harus bisa memahami sebagai partai besar, PDI Perjuangan memiliki banyak tantangan kedepan. Tantangan terbesar saat ini adalah konsolidasi internal dalam pemenuhan prasyarat penjaringan calon legislatif, beberapa tahapan pilkada sepanjang tahun 2013 dan target kaderisasi partai. Maka tak salah jika lahirlah 17 poin rekomendasi rakernas, yang mana hampir 75% diantaranya terkait dengan proses internalisasi PDI Perjuangan menuju kemenangan 2014.

Situasi internal PDI Perjuangan jelang gelaran rakernas II adalah yang pertama kesiapan partai menghadapi tiga pilkada besar yaitu Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keberhasilan pasangan Jokowi-Basuki pada pilkada DKI terhadap pasangan petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli menjadikan pelajaran penting bagi PDI Perjuangan untuk merebut pilkada dengan jumlah suara pemilih besar seperti tiga provinsi di Jawa lainnya. Tantangan terberat muncul dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yang mana kemungkinan besar PDI Perjuangan akan melawan calon petahana yang jauh berbeda dengan Fauzi Bowo yang setahun belakangan mulai ditinggalkan oleh masyarakat DKI.

Jika PDI Perjuangan menghendaki kemenangan di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur, tidak sekadar perbaikan kinerja mesin partai, tapi belajar dari kehadiran figur Jokowi yang mampu mensinergikan mesin partai dan mesin relawan masyarakat perlu menjadi catatan serius bagi PDI Perjuangan. Dan harus mengembalikan semangat ideologis dalam menjaring calon kepala daerah, bukan semata untuk kemenangan pribadi calon.

Kepala daerah terpilih dari PDI Perjuangan, harus dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, dengan menggunakan idioms "Menangis dan Tertawa bersama Rakyat". Idioms tersebut setidaknya menjadi pesan kuat terhadap kepala daerah terpilih untuk membentuk pemerintahan pro rakyat di banyak daerah.

Yang kedua, kesiapan PDI Perjuangan dalam menyiapkan kader-kader terbaiknya dalam proses penjaringan dan penetapan calon legislatif. Dalam berbagai hasil survey, jika pemilu dilaksanakan hari ini suara PDI Perjuangan diperkirakan masih di atas 12 juta suara pemilih.

Menjadi beban psikologis bagi kader-kader PDI Perjuangan untuk mampu mewujudkan kemenangan tersebut. Karena itu PDI Perjuangan memerlukan suatu perbaikan khususnya terkait mekanisme penjaringan calon.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengisyaratkan beberapa waktu lalu 25% diantara jumlah keseluruhan caleg nantinya merupakan tokoh masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Kebijakan merekrut tokoh masyarakat bisa merupakan pisau bermata dua, di satu sisi kehadiran tokoh masyarakat diharapkan mampu mendulang suara, akan tetapi disisi lain juga akan melahirkan permasalahan internalisasi partai.

Yang ketiga, besarnya ekspetasi masyarakat terhadap PDI Perjuangan pasca kemenangan Jokowi. Seperti kita lihat portofolio Jokowi di Kota Solo telah melahirkan harapan-harapan baru bagi masyarakat khususnya persoalan agenda-agenda kerakyatan. PDI Perjuangan perlu untuk melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja eksekutif daerah yang berasal dari kader internal partai. Keberhasilan Jokowi yang mampu mengubah wajah kota Solo sebagai kota budaya dunia, keberhasilan pembangunan ekonomi di Solo melalui pemeliharaan pedagang pasar tradisional dan banyak lagi merupakan best practices bagi eksekutif daerah dari PDI Perjuangan. Dengan proses transformasi demokrasi pada pilkada DKI lalu, dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substantif, perlu menjadi kajian khusus PDI Perjuangan. Walaupun secara kondisi dan situasi tiap kota atau kabupaten atau provinsi masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing, tetapi dapat ditarik benang merah adalah bagaimana seorang kepala daerah mampu secara apik mengartikulasikan kepentingan-kepentingan rakyat.

Dan apa yang dilakukan Jokowi di Solo menjadi miniatur bagi keberhasilan kepemimpinan lokal. Yang keempat, belum berjalannya secara optimal agenda kaderisasi partai. Ditengah proses demokrasi substantif, dituntut kemampuan kader partai yang mumpuni. Dalam hal ini, terkait dengan tindakan dalam menjawab strategi dan taktik partai di lapangan. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai tradisional yang memiliki kepengurusan hingga ke tingkat rukun warga, sudah seharusnya memiliki ribuan kader ideologis partai yang bergerak aktif ditengah masyarakat. Selain itu, rendahnya kualitas kader dapat menjadi permasalahan panjang terkait dengan komunikasi antar jenjang kepengurusan yang berujung pada konflik internal. Rendahnya kualitas kader juga mempengaruhi proses sosialisasi program-program partai kepada khalayak umum. Dalam semangat yang mengemuka pada saat Kongres III 2010 lalu, dinyatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai ideologis yang modern, maka persoalan-persoalan kaderisasi berjenjang menjadi sangat penting.

Yang kelima, belum tersosialisasikannya secara baik isu-isu kerakyatan yang diperjuangkan PDI Perjuangan baik melalui kursi legislatif maupun kursi eksekutif daerah. Dalam pilkada DKI lalu misalnya, kita semua bisa mengerti ketika ada salah satu pihak yang mengklaim kemenangan Jokowi adalah hasil jerih payahnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal itu dikarenakan kegagalan kader-kader PDI Perjuangan dalam menyosialisasikan melalui skema informasi dan komunikasi partai kepada khalayak umum. PDI Perjuangan belum secara optimal menggunakan alat komunikasi modern seperti televisi, media cetak ataupun bahkan jejaring sosial media. Khusus sosial media, perlu menjadi perhatian serius PDI Perjuangan, seperti halnya kemenangan Jokowi di DKI tak bisa terlepas dari keberhasilan tim relawan sosial media Jokowi-Ahok.

Kelima tantangan diatas, menjadi bagian penting dalam road map PDI Perjuangan menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang. Kemenangan beruntun PDI Perjuangan terhadap berbagai pilihan kepala daerah di pertengahan 2012 ini menjadi bekal dalam menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Proses pemilihan kepala daerah hanyalah sasaran antara dalam mencapai targetan yang jauh lebih tinggi, yaitu perwujudan pilihan ideologi Pancasila 1 Juni yaitu Berjuang untuk kesejahteraan rakyat. 17 Poin rekomendasi rakernas sudah sebagian besar menyatakan kehendak dan pilihan PDI Perjuangan sebagai partai ideologis yang meretas jalan kesejahteraan rakyat. (*)

*) penulis adalah Ketua Departemen Pemuda DPD PDI Perjuangan Jawa Timur

FB penulis: Aven Januar

Sumber Berita : http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=6190http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=6190