Senin, 23 Januari 2012 diposting pada kategori ARTIKEL
Tahun Perlawanan 2012
Oleh Aven Januar
HAMPIR sebulan tahun 2012 terlewati, tapi berbagai gambaran kebijakan pemerintahan SBY belum menyentuh kebijakan yang Pro Rakyat. Rakyat diresahkan dengan usulan pembatasan hingga penghapusan subsidi BBM, memungkinkan melambungnya harga sembako sepanjang tahun 2012. Pada akhir tahun 2011 lalu, rakyat dihantui berbagai tindakan kekerasan aparat seperti di Mesuji, Lampung dan Bima NTT. Menguatnya negara dengan bingkai kekerasan perlahan menyebabkan melemahnya penguatan civil society.
Dalam bingkai nasionalisme, penguatan negara seharusnya dibarengi dengan penguatan civil society dalam wujud nyata adalah pemerintah haruslan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan beradab. Didorong kondisi krisis ekonomi yang belum berakhir aksi tindakan kekerasan negara terhadap rakyat telah melahirkan situasi yang serba tidak menentu atau yang biasa disebut turbulence situation.
Pada situasi seperti ini yang umum terjadi adalah melambungnya harga sembako, menghilangnya sembako dari pasaran, aksi kriminalitas dan menghilangnya jaminan rasa aman masyarakat, rendahnya investasi dalam berbagai jenis usaha, peningkatan jumlah pengangguran terbuka dan berbagai keresahan sosial yang lainnya.
Maka ada dua catatan ideologis yang menjadi penting bagi kaum marhaenis adalah mengembalikan arah dan tujuan negara pada terwujudnya masyarakat adil, makmur dan beradab. Sehingga jika adanya kebijakan negara yang justru menjauhkan arah dan tujuan negara sudah seharusnya untuk dilawan.
Kebijakan yang secara jelas merusak arah dan tujuan berbangsa tersebut antara lain kebijakan Impor bahan pangan, kebijakan penghapusan Subsidi ВВМ. Serta peningkatan gaji PNS yang tidak dibarengi peningkatan kualitas kerja, tapi hanya cenderung berorientasi politis pada upaya mencari legitimasi dukungan pada pegawai negeri sipil untuk tidak melakukan perlawanan terhadap kebijakan neoliberal pemerintahan SBY-Boediono.
Catatan ideologis yang kedua adalah penguatan barisan rakyat atau yang umum disebut pengorganisiran kekuatan rakyat. Yang mana kekuatan tersebut bisa melalui apa saja partai politik, organisasi massa ataupun kelompok apapun yang bertujuan untuk melakukan penguatan civil society. Sehingga bisa melahirkan kekuatan rakyat secara nasional dalam menandingi kekuatan borjuasi nasional dalam hal ini pemerintah yang bekerjasama dengan aparat keamanan dengan legitimasi partai demokrat dan partai pendukung pemerintahan.
Kedua hal diatas merupakan langkah taktis strategis dalam upaya menolak dan melawan segala kebijakan Pemerintahan Neoliberal SBY-Boediono. Serta menjadi refleksi bersama bagi seluruh gerakan-gerakan perlawanan sektoral seperti gerakan petani, pemuda, mahasiswa dan buruh untuk menjadikan Tahun 2012 sebagai Tahun Perlawanan. Selamat Berjuang ! (*)
Aven Januar - Ketua Departemen Pemuda DPD PDI Perjuangan Jatim 2010 - 2015
Sumber Berita :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar