Pravendi Januarsa : Globalisasi dalam Tinjauan Kritis Soekarno
……yang sebagian besar menggantungkan diri pada kerjasama dengan modal asing secara konvensionil adalah tidak sesuai dengan prinsip “Berdiri diatas kaki sendiri”…..(“Berdikari”-amanat Bung Karno dalam Pembukaan Sidang MPRS 11 April 1965)
Itulah Sedikit ramalan Bung Karno tentang kemungkinan bahwa adanya bantuan asing telah menciptakan ketidakmandirian Bangsa, serta secara tidak sadar telah menghancurkan masa depan dari suatu Bangsa yang serba tergantung tersebut. Hal ini yang harus menjadi perenungan bersama tentang Pembangunan Ekonomi yang tak terpengaruh oleh pola intervensi negara-negara kuat.
Sekarang ini sulit rasanya bagi kita untuk menghindar dari pengaruh globalisasi, hampir semua aspek kehidupan terimbas oleh globalisasi. Hal ini ditunjang juga oleh kemajuan teknologi komunikasi sehingga memungkinkan semakin hilangnya batas-batas Negara. Kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dengan susah payah dan pengorbanan jiwa raga pendiri Republik ini untuk mencapai kedaulatan negara justru saat ini batas-batas kedaulatan tersebut telah tersisihkan oleh arus Globalisasi.
Oleh karena itu penulis hendak mengetengahkan sebuah refleksi kritis kemunculan Globalisasi hingga jawaban kritis Bung Karno dalam penyikapan yang reflektif, evaluatif tetapi tetap memiliki kekuatan riil dalam menjawab Problem-problem utama yang muncul dalam Globalisasi. Yang terpenting adalah Bagaimana thesa Bung Karno dalam membangun kemandirian Bangsa Indonesia yang mungkin saat ini merupakan thesa dalam keterpurukan Bangsa Indonesia.
Globalisasi yang menyesatkan
Globalisasi dalam arti politik merupakan wujud dari hegemoni baru negara-negara Pemilik Modal dalam kerangka Penguasaan Negara-Negara Nirmodal. Menurut catatan Wallstreet Journal,1997 73% kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikuasai oleh 7 Negara Kuat (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan dan Belanda) sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan penguasaan kepada negara-negara selatan pada sektor teknologi hingga 20 tahun kedepan. Globalisasi merupakan manifestasi dari berkembangnya sistem ekonomi pasar yang berkembang pada pertengahan tahun 1960-an yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan beberapa negara besar di Eropa Barat.
………prinsip yang harus diikuti ialah prinsip persamaan kedaulatan bagi semua bangsa, hal mana tentunya tidak lain dan tidak bukan merupakan penggunaan hak azasi manusia dan hak-hak azasi nasional. Bagi Semua Bangsa-Bangsa harus ada satu dasar, dan semua Bangsa harus menerima dasar itu, demi perlindungan dirinya dan demi keselamatan manusia…….(“To Build The World Anew”-Pidato Bung Karno dihadapan Sidang Umum PBB ke-XV 30 Spetember 1960)
Dalam hal Globalisasi ini, Bung Karno menyatakan garis-garis yang tegas dalam Hubungan Kausalitas antar negara yang terjadi, batasan itu adalah penegakan hak segala bangsa yang dinamakan Hak Azasi Manusia. Hal ini mencegah terjadinya proses kausalitas yang ekploitatif yang tidak mengindahkan adanya kedaulatan politik suatu negara.
Batas antar negara yang semakin tipis dikarenakan kemajuan arus transfer kerjasama Internasional telah menciptakan ruang-ruang baru bagi negara-negara besar untuk semakin meningkatkan pengurasan Sumber Daya Alam pada negara-negara dunia ketiga. Yang mana salah satu dari negara dunia ketiga tersebut adalah Indonesia. Warga Bangsa pun tidak menyadari pada pola negara-negara besar tersebut untuk melakukan penguasaan pada berbagai sektor. Jika ini terus berlangsung maka seterusnya kita akan tergantung kepada negara lain. Indonesia berdasar pada tahun 2000 yaitu 68% penduduknya hidup dari sektor pertanian(agraris) dan sudah seharusnya kita mampu mencukupi kebutuhan pangan kita sendiri akan tetapi sejak pertengahan tahun 1997 hingga sekarang untuk menutupi kebutuhan Beras dalam Negeri Pemerintah Indonesia harus mendatangkan Beras Impor walaupun variabel jumlahnya tidak menentu. Hal ini membuktikan bahwa ketergantungan kita pada kebutuhan pokok dari negara lain, belum lagi adanya Gula Impor dan yang lain, secara tidak sadar Bahwa Negara Adidaya telah memperdayai kita dengan cara yang sangat halus. Dan hubungan yang diciptakan oleh negara adidaya bukanlah manifestasi dari hubungan produktif melainkan hubungan yang ekploitatif. Akhirnya Indonesia negeri yang kaya raya akan “dimiskinkan” dengan berbagai cara oleh negara lain. Hal ini mengalami kemunduran yang sangat hebat, seperti apa yang telah dikatakan oleh Soekarno :
……kita sekarang bangsa yang dihormati oleh kawan-kawan kita dan disegani oleh lawan-lawan. Kita sekarang bukan hanya bangsa yang diperhitungkan tetapi kita SANGAT diperhitungkan…..(“Capailah Bintang-bintang dilangit/Tahun Berdikari”-Pidato Bung Karno Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1965)
Dalam hal penghormatan tersebut yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bangsa yang besar, mampu membangun kepercayaan diri dalam kerjasama Internasional. Dan bukan seperti yang tergambarkan beberapa tahun belakang (khususnya sejak pertengahan 1990-an hingga saat ini) bahwa Kita dinyatakan sebagai Bangsa Peminta-minta dikarenakan pertambahan setiap tahunnya Hutang luar Negeri Kita. Artinya sudah saatnya kita kembali merenungi tentang amanat Bung Karno, membangun kembali keterpurukan kita, yang harus dinyatakan bersama oleh kebulatan tekad seluruh Rakyat Indonesia.
Trisakti Bung Karno Benteng Globalisasi
Kita semua yakin bahwa derasnya arus globalisasi kita semua tidak menginginkan implikasi buruk yang dihasilkan oleh Globalisasi seperti yang disebutkan diatas. Oleh karena itu mari kita renungi kembali Tujuan Negara yang diamanatkan oleh Pendiri Negeri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang “asli” sebelum diamandemen khususnya alinea ke-IV ;
……kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…….
Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, Bung Karno telah mengeluarkan amanat Pelaksanaanya yang termaktub disebut sebagai Trisakti, yaitu :
1. Berdaulat Dalam Bidang Politik;
2. Berdikari dalam Ekonomi;
3. Berkepribadian dalam Budaya;
Trisakti Bung Karno berisikan 3 hal pokok dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang mana jika para pembaca mendalami bisa menjadi pelajaran terpenting dalam melakukan antisipasi terhadap implikasi buruk yang ditimbulkan oleh Globalisasi. Dalam hal ini penulis juga tidak menginginkan adanya mitos-isasi terhadap ajaran Bung Karno, akan tetapi Penulis berusaha untuk mengajak kepada seluruh Pembaca untuk merenungi langkah terbaik ketika kita semua, Bangsa Indonesia mengalami keterpurukan selama beberapa tahun terakhir ini dan mungkin Trisakti Bung Karno adalah langkah riil yang bisa menghantarkan kita semua kedalam Kemandirian perekonomian Bangsa.
Berdaulat dalam Bidang Politik
Hampir 62 tahun lamanya Bangsa Indonesia melakukan Perjalanan Sejarah, dan dalam hal ini banyak jatuh Bangun berusaha untuk mempertahankan kedaulatan politik Republik Indonesia. Sebelum Kemerdekaan para pahlawan Bangsa Indonesia, pendiri Republik serta para pejuang nasional lainnya harus meregang nyawa untuk merebut kedaulatan politik yaitu, kemerdekaan. Saat ini Bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan politik yang secara de jure dan de facto sah maka sudah selayaknya kita berusaha untuk mempertahankan kedaulatan politik dari kesewenang-wenangan Bangsa Lain yang ada di seluruh dunia. Dalam artian yang jelas bahwa derasnya Globalisasi yang mampu meluluhlantakan kehormatan suatu negara, hal ini yang harus kita cegah. Karena Bung Karno sebagai salah satu pendiri Republik Ini telah menyatakan :
……kita cinta damai tetapi kita lebih cinta kemerdekaan (“Sekali Merdeka Tetap Merdeka”-Pidato Bung Karno 17 Agustus 1946)
Dalam artian pokok pikiran Bung Karno bahwa Bangsa Indonesia membuka seluas-luasnya terhadap segala bentuk kerjasama dari Negara Lain. Akan tetapi dalam pola kerjasama tersebut adalah kausalitas yang tidak eksploitatif sehingga dapatnya merusak hakekat kedaulatan Politik Republik Indonesia. Kedaulatan Politik suatu Negara adalah hal pokok dalam pendirian suatu negara, karena kedaulatan politik dilatarbelakangi oleh kontrak sosial bersama seluruh Rakyat Indonesia. Jika adanya beberapa tahun belakang ini, kita menyadari adanya intervensi asing dalam beberapa kebijakan negara khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, hendaknya menjadi perenungan bagi seluruh Pemimpin Negara bahwa hal itu bisa menjadi ancaman yang serius terhadap kedaulatan politik kita. Kita harus menyadari bahwa kelemahan kita khususnya Sumber Daya Manusia dalam hal Pengelolaan Sumber Daya Alam, akan tetapi bukan berarti selanjutnya kita bergantung dalam hal Pengelolaan SDA terhadap Tenaga Ahli Asing. Sudah sewajarnya langkah Pemimpin Negara adalah melakukan Pembinaan yang serius terhadap Sumber Daya Manusia sehingga dapatnya menjadi Tonggak Penting penegakan Kedaulatan Politik kita. Belum Lagi pada sektor yang lain, perusahaan-perusahaan konvensional yang berdiri di belahan negeri memiliki kecenderungan yang tinggi untuk penggunaan Tenaga Ahli Asing, hal ini menjadi awal bencana Kedaulatan Politik Kita.
Bung Karno telah lama sekali meramalkan adanya Penjajahan model baru, akan tetapi karena perubahan rezim serta iklim politik yang ada maka memang diperlukan kebesaran hati kita untuk memulai bersama sebuah ide besar yang pernah terlahit di negeri ini untuk kembali meraih Kedaulatan Politik kita.
Berdikari dalam Ekonomi
……untuk membangun suatu negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka yang harus dibangun. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tak mungkin kita mendirikan negara, tak mungkin kita tetap hidup……..(“Berdiri Diatas Kaki Sendiri” – Pidato Bung Karno dihadapan Sidang Umum MPRS ke-III 11 April 1965)
Amanat Politik Bung Karno mengandung pesan yang terdalam tentang kemandirian ekonomi Bangsa Indonesia. Penegakan kemandirian ekonomi tersebut merupakan cerminan upaya terbaik Negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan pada kesejahteraan sosial masyarakat. Nusantara diakui oleh banyak negara tentang kekayaan alam yang tersebar dari sabang hingga merauke, dari pulau We hingga Pulau Rote. Negeri kepulauan yang mengandung Minyak Bumi, Gas Alam, Granit, Marmer, Pasir Besi, Bauksit, aspal dan lain-lain. Dari Kekayaan alam tersebut jika digunakan setinggi-tingginya demi kemakmuran rakyat seperti yang termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 (asli) maka dapatnya kita memiliki kekuatan ataupun modal dasar dalam pelaksanaan Pembangunan. Seperti contoh boom minyak pada pertengahan hingga akhir 1970-an, pada saat itu kita memiliki akumulasi modal yang lumayan besar, akan tetapi karena pemerintahan pada saat itu Corrupt dan pemerintahan saat itu tidak memiliki visi untuk menjalankan amanat penderitaan rakyat maka kita pun tak bisa menghindari adanya krisis ekonomi pada awal 1980-an yang mendorong masuknya hutang luar negeri pada awal 1980-an hingga akhirnya menimbulkan krisis ekonomi pada pertengahan 1990-an dikarenakan hutang luar negeri tersebut memiliki jatuh tempo pembayaran yang sama.
Bangsa Indonesia sebagai Negara-Bangsa (Nation-State) telah memiliki kekuatan yang utama dalam hal memecahkan problem dasar perekonomian yaitu sandang dan pangan kita. Sebagai Negara Agraris, kita memiliki cukup Pangan untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi mengapa kita harus Meng-Impor Beras, jelas disitu ada praktek politik Pangan yang menjerumuskan produktivitas petani-petani kita. Belum lagi kekayaan kita terhadap SDA yang lain, tebu yang bisa menghasilkan gula serta tanaman pokok yang lain. Tetapi mengapa kita tak bisa memiliki kemandirian perekonomian, hal ini justru menjadi bertolak belakang dengan penggalian yang dalam oleh Bung Karno tentang wajah negeri Nusantara yang kaya ini.
Permasalahan Sumber Daya Manusia memang menjadi sumber permasalahan utama saat kita hendak melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam secara mandiri. Hal ini bisa diatasi jika Pemerintahan memiliki visi yang jelas dalam menyusun kebijakan Sistem Pendidikan Nasional serta kebijakan lain yang terkait dengan Pengembangan SDM. Di tengah arus globalisasi saat ini, jika tidak segera dilaksanakan sistem pengembangan SDM yang berkesinambungan maka kita pun sebagai Bangsa akan terlibas oleh kekuatan SDM dari negara yang lain.Kita menyadari dalam perjalanan sejarah Bangsa bahwa budaya pertanian telah membangun semangat Rakyat Indonesia untuk Bekerja Keras dan Rajin, hal ini adalah modal utama dari Pengembangan SDM yang dilakukan menuju kemandirian ekonomi seperti apa yang diharapkan oleh Bung Karno. Seperti pesan Bung Karno,
……kita harus benar-benar berdiri teguh dan berpegang erat-erat pada prinsip “Berdiri diatas kaki Sendiri”, percaya pada kekuatan sendiri. Hal ini tidak bisa lain daripada keharusan untuk menjadikan kekuatan-kekuatan ekonomi kita yang riil-nyata sebagai landasan utama dalam menciptakan iklim-ekonomi yang kita perlukan…………( “Berdiri Diatas Kaki Sendiri” – Pidato Bung Karno dihadapan Sidang Umum MPRS ke-III 11 April 1965)
Berkepribadian dalam Budaya
Serangkaian serangan Budaya Asing melalui Globalisasi adalah merupakan salah satu upaya untuk menggoyang kepribadian Bangsa Indonesia. Harus kita sadari bersama bahwa dengan adanya kemajuan teknologi informasi menyebabkan transfer kebudayaan lintas negara sangat cepat dan tak dapat dihentikan. Anak-anak muda sangat rentan terhadap transfer budaya tersebut. Dimulai dari budaya pakaian hingga pola perilaku baru yang tercipta. Melalui berbagai media elektronik yang ada baik televisi maupun teknologi internet. Kita semua sebagai warga Bangsa tak menyadari bahwa itu menodai kepribadian Bangsa, padahal menurut Bung Karno kita masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat yang disebut Nation and Character Building. Bagaimana upaya untuk menciptakan Karakter khas Bangsa Indonesia. Yang terutama terbangun sejak Beratus-ratus tahun lamanya. Kebudayaan yang berkarakter kuat dan tegas serta memiliki keberpihakan yang jelas terhadap amanat penderitaan rakyat. Sebagaimana mungkin Budaya Asing yang memiliki implikasi buruk terhadap keseluruhan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia haruslah ditolak.
Kerukunan Nasional Bangsa Indonesia yang terbangun dari susunan keseluruhan umat beragama yang ada di Indonesia. Budaya kerukunan yang anti diskriminasi berlandaskan sesuai dengan Pancasila 1 Juni 1945 yang digali oleh Bung Karno. Dalam Nation and Character Building , menjadi tanggungjawab bersama seluruh warga Bangsa Indonesia untuk menyusun kembali serpihan Budaya Nasional Indonesia. Dimulai dari gotong Royong, kerukunan nasional dan lain-lain yang merupakan wujud akar tradisi masyarakat Indonesia.
Melalui pembangunan Kepribadian Budaya kita dapat kembali mendapatkan posisi yang terhormat dalam Hubungan Internasional. Kepribadian Budaya dimulai dari lingkungan kepribadian terkecil yaitu, keluarga ataupun komunitas terkecil yang ada di dalam masyarakat.
……telah masyhur dimana-mana, sampai diluar negeri sekalipun, bahwa jiwa Gotong Royong adalah salah satu corak daripada kepribadian Indonesia. Tidak ada satu negeri dikolong langit ini yang disitu gotong royong adalah satu kenyataan hidup didesa-desa, satu living reality, seperti di Indonesia ini. Tidak ada satu bangsa yang didalam hidup-keagamaannya begitu toleran seperti Bangsa Indonesia ini…..(“Jalannya Revolusi Kita-JAREK”-Amanat Bung Karno Hari Proklamasi 17 Agustus 1960)
Bung Karno Memberi Jawaban
Ketika menghadapi keterpurukan Bangsa Indonesia, kita semua sebagai warga dari Negeri Nusantara memang harus merenungi kembali Pokok-pokok pikiran utama Bung Karno termasuk didalamnya tentang uraian yang jelas Globalisasi maupun langkah kedepan. Membangun Kemandirian Bangsa dalam cerminan mewujudkan Tujuan Negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 (asli) alinea ke-IV yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Globalisasi tak bisa dihindari akan tetapi globalisasi bisa dilunakkan. Membangun Semangat Bersama untuk kemandirian Bangsa. Wassalam.
Contact Penulis : avenjatim@gmail.com
Riwayat Organisasi :
1998-2000 Ketua Solidaritas Mahasiswa untuk Pembebasan Rakyat (SMPR)
2001-2002 SekJen BEM FISIP UNAIR
2002-2003 Presidium Nasional Komite Pendidikan Bersama Indonesia (KPBI)
2004-2005 Presidium Komite Mega Rakyat Jawa Timur (KMR)
2010 - 2015 Ketua Departemen Pemuda DPD PDI Perjuangan Jawa Timur
Sumber Berita :
